monopoli proyek

Tangsel, pintu masuk ungkap monopoli proyek Banten

Jum'at,  25 Oktober 2013  −  12:41 WIB

Ilustrasi (Dok. Istimewa).

Sindonews.com - Tangerang Public Transparency Watch (Truth) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penyelidikan di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel).

Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch, Suhendar, mengatakan bahwa langkah KPK yang dilakukan menjadi pintu masuk untuk mengungkap berbagai monopoli proyek yang dilakukan pihak-pihak kuat yang ada di Banten.

"Ini menjadi pintu masuk untuk mengungkap monopoli proyek dan jasa, kami mendukung langkah ini," katanya.

Dikatakan Suhendar, berdasarkan data yang dipegangnya, Dinas Kesehatan Tangsel kerap menjadi temuan BPK RI sejak 2009 sampai 2012 yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Bahkan BPK menurut Suhendar pernah memberikan rekomendasi kepada Pemkot Tangerang Selatan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab, salah satunya Kepala Dinas Kesehatan.

Bahkan kata Suhendar data yang didapatnya, pada pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2012 di Tangsel, terdapat 10 pengadaan atau proyek dengan nilai kontrak terbesar, yang 5 diantaranya pemenang pengadaan barang beralamatkan di Serang. "Kami dukung langkah yang dilakukan KPK," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK tiga hari lalu mengambil seluruh berkas SKPD di Pemkot Tangsel, Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan bahwa KPK tengah melakukan pemeriksaan pengadaan Alat kesehatan (Alkes) di Tangsel.

Sumber: http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/25/13/798176/tangsel-pintu-masuk-ungkap-monopoli-proyek-banten
ket: (http://siskaandrianinaibaho.blogspot.com/)

politik

Hanura Sebut program e-KTP kacaukan pemilu

Jum'at,  25 Oktober 2013  −  10:33 WIB

(Dok.SINDOphoto).

Sindonews.com - Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin menyebut program elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) gagal untuk membantu perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.

Menurutnya, harusnya e-KTP mempermudah petugas penyelenggara pemilu, tetapi justru kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut terganggu karena lambannya pemerintah menyediakan hal itu.

"Semua kekisruhan DPT tidak akan terjadi bila  data e-KTP oleh Kemendagri berjalan lancar," kata Saleh kepada Sindonews, Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Selain itu, Saleh melanjutkan, program e-KTP yang dikerjakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mengeluarkan anggaran trliunan rupiah tersebut harusnya sudah harus rampung jauh sebelum petugas KPU mendata daftar pemilih. Namun, menjelang penetapan DPT, e-KTP masih belum merata dimiliki penduduk Indonesia.

"Menghabiskan dana yang begitu besar tapi tidak beres. Imbasnya jutaan masyarakat terancam hak pilihnya kan," ujarnya.

Seperti diketahui, program dan kebijakan e-KTP pemerintah sebelumnya digadang-gadang bakal mempermudah petugas KPU melakukan pendataan calon pemilih. Tetapi, pembagian yang tak merata tersebut menyulitkan masyarakat mendapatkan hak pilihnya. Diketahui pula, salah satu syarat pemilih adalah membawa identitas personal seperti e-KTP saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

sumber: http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/25/12/798130/hanura-sebut-program-e-ktp-kacaukan-pemilu
ket:  (http://siskaandrianinaibaho.blogspot.com/)

dokter asing

Keberadaan dokter asing fenomena gunung es

Jum'at,  4 Oktober 2013  −  23:04 WIB

Sindonews.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencium keberadaan dokter asing yang melakukan praktik tersamarkan di tanah air semakin marak. Kebanyakan, dokter asing datang dengan alasan wisata atau undangan bakti sosial (baksos) yang di undang dari pemerintah sambil "mengintip" praktik kedokteran.

“Jumlahnya belum diketahui berapa karena ini merupakan fenomena gunung es. Mangkanya banyak dokter asing kita temui berpraktik di hotel dan pusat perbelanjaan modern,” ujar Ketua Umum IDI Zainal Abidin saat ditemui di Gedung IDI, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Ditemui di tempat yang sama, Sekjen IDI Daeng Mohammad Faqih mengatakan, undang-undang terkait dokter dan praktik kedokteran serta Permenkes sudah sangat jelas dalam regulasinya. Seharusnya, pemda dalam hal ini dapat mengawal sesuai yang diperintahkan.

“Ini malah RS Pemerintah yang melanggar. Seharusnya rumah sakit pemerintah bisa menjadi garda terdepan dalam percontohan,” kata dia.

Menurut dia, pihaknya kesulitan untuk mencari jumlah pasti dokter asing di Indonesia yang melakukan praktik. Keberadaan dokter asing kebanyakan terdapat di kota besar dan daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dalam hal ini pembentukan Satgas merupakan peningkatan penegakan hukum dan penindakan pidana yang selama ini tidak berjalan dalam kasus-kasus yang menyinggung dokter.

“Ini merupakan upaya kami dalam mengembalikan hak para dokter dan menjadi pelajaran untuk berpegang teguh pada peraturan yang berlaku,” tegasnya.
sumber:  http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/04/15/790925/keberadaan-dokter-asing-fenomena-gunung-es
ket: (http://blogsiskaandrianinaibaho.blogspot.com/)

palsukan ijazah

Guru palsukan ijazah marak di berbagai daerah

Jum'at,  4 Oktober 2013  −  23:33 WIB

 

 

Sindonews.com - Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru Universitas Muhammadiyah Malang M Saifuddin mengatakan, ijazah yang secara fisik dipalsukan itu tidak terdata di Kemendikbud.

Dia mengungkapkan, kampusnya menemukan satu ijazah palsu yang pelakunya sudah didiskualifikasi dari program sertifikasi. Sementara itu ada tujuh ijazah palsu lainnya yang sedang diselidiki.

"Kami mengklarifikasi ke kampus yang menerbitkan ijazah tersebut. Lalu kami koordinasi ke Kopertis VII Surabaya untuk  menyelidiki ketujuh ijazah yang diduga palsu ini," ujarnya usai Pertemuan LPTK Swasta se-Indonesia di Hotel Jayakarta, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Sementara Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Irwan Akib mengakui, pihaknya menemukan satu ijazah palsu dari peserta yang sudah berstatus PNS. Pihaknya sendiri sudah berupaya menanyakan mengapa instansi pemerintah sampai kecolongan.

Namun, baik Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kepala sekolah, kepala dinas sampai saat ini belum ada yang memberikan tanggapan akan pemalsuan tersebut.

Selain itu Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya Sutiyono berkomentar, penggunaan ijazah palsu semakin lama semakin banyak. Pihaknya sendiri hingga saat ini menemukan 17 ijazah palsu yang dipakai untuk sertifikasi.

Sutiyono menerangkan, adanya pemalsuan ijazah ini diketahui ketika mereka melakukan legalisir. "Kami melihat dari stempel yang beda, tanda tangan rektor yang berbeda serta tidak ada blanko securitynya," ujarnya.  
sumber: http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/04/15/790977/guru-palsukan-ijazah-marak-di-berbagai-daerah
ket: (http://blogsiskaandrianinaibaho.blogspot.com/)

dinilai tidak adil

KPU dinilai tidak adil terapkan peraturan

Sabtu,  5 Oktober 2013  −  00:40 WIB

 

 

Sindonews.com - Partai Nasional Demokrat (NasDem) merasa ada perlakuan tidak adil yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena telah mencoret beberapa calon anggota legislatif yang sudah mereka daftarkan.

Anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai NasDem, Yahdi Basma, menganggap ketidakadilan itu terlihat dari persyaratan untuk menjadi caleg.

Yahdi memaparkan, persyaratan yang dianggap tidak adil tersebut adalah ketika caleg yang pernah diancam hukuman penjara di atas lima tahun tidak dapat mencalonkan diri. Tapi di UU Pileg menyebutkan ada pengecualian, yaitu seseorang bisa mencalonkan diri karena ancaman hukum yang dituduhkan karena alasan politik.

Dia pun mencontohkan kasus itu kepada caleg dari Partai Gerindra Ferry Juliantoro yang tercatat sebagai caleg DPR dapil Jawa Barat, diloloskan walau dia pernah diancam hukuman di atas lima tahun penjara.

"Saat itu dia (Ferry) diancam di atas lima tahun karena menentang kenaikan BBM pada 2010. Saat verifikasi tahap dua, dia protes dan akhirnya dinyatakan lolos menjadi caleg," kata Yahdi di Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Ketidakdilan itu pun kemudian terlihat ketika caleg NasDem, yakni Azis Bestari dari dapil Toli-Toli III dan Idham Dahlan yang dinyatakan tidak lolos sebagai caleg. Padahal kasusnya sama seperti Ferry Juliantoro.

Yahdi mengaku pihaknya sudah mengadukan permasalahan ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), namun jawaban yang mereka terima sangat tidak memuaskan.

"Alasan DKPP, pemulihan hak konstitusi dua calon bukan kewenangan mereka. Tapi jika berkaca dengan kasus Khofifah Indar Parawangsa, mereka melakukan itu," ungkapnya.

Ia pun berharap, KPU pusat dapat melakukan langkah progresif terkait hak konstitusi dua caleg NasDem. Walau tahapan pencalegan sudah selesai, tambahnya, KPU pusat harus berani mengambil keputusan yang adil.
sumber: http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/04/12/791037/kpu-dinilai-tidak-adil-terapkan-peraturan
ket (http://blogsiskaandrianinaibaho.blogspot.com/)

3,8 juta guru

Hari ini, 3,8 juta guru berdoa bersama

Sabtu,  5 Oktober 2013  −  10:53 WIB

Sindonews.com - Hari ini sebanyak 3,8 juta guru akan melakukan doa bersama. Doa bersama ini sebagai aksi damai agar pemerintah segera membereskan persoalan guru.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo mengatakan, doa bersama akan berlangsung selama 10 menit. Doa dilakukan serentak pada pukul 10.00 WIB, pukul 11.00 WITA dan pukul 12.00 WIT di daerah masing-masing.

Untuk Jakarta, terangnya, konsentrasi dia bersama akan diselenggarakan di Kantor PGRI, Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat.

“Kami sudah tidak tahu mesti bagaimana lagi agar persoalan guru bisa diselesaikan. Jalan satu-satunya memohon kepada Tuhan secara bersama-sama agar pemerintah konsisten memperhatikan guru,” katanya di Gedung PGRI, Jakarta, Sabtu (5/10/2013).

Dia mengatakan, aksi doa bersama ini tidak akan merugikan proses belajar mengajar. Pasalnya, setelah doa bersama ini berlangsung bagi sekolah yang masuk akan melanjutkan kembali kegiatan belajarnya.

Selain itu, ujarnya, kegiatan ini juga sudah dikoordinasikan dengan kepolisian setempat. Pemerintah daerah setempat juga mendukung kegiatan ini.

Sulistiyo menjelaskan, persoalan guru yang tidak kunjung selesai seperti kesepakatan tentang inpassing yang belum selesai namun Kemendikbud malah menghentikan kebijakan penyetaraan status PNS bagi guru non PNS ini. Kebijakan ini menyebabkan 40.000 guru yang sudah mengajukan inpassing terbengkalai. 

Selain itu, tambahnya, pembayaran tunjangan profesi yang selalu telat. Keterlambatan ini menurut dia sudah tidak dapat ditolerir lagi karena memakan waktu berbulan-bulan padahal dana sudah diturunkan.

Selain itu kenaikan pangkat dan jabatan guru PNS juga tidak jelas. Sementara adanya sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) malah mempersulit guru menerima tunjangan profesi karena rancunya data.

Sulistiyo melanjutkan, kejelasan guru honorer juga masih gelap karena rencana pemerintah untuk membentuk tim penanganan guru honorer bersama asosiasi guru hingga kini belum terbentuk. “Coba beri saya satu program kebijakan guru yang jalan. Semuanya berjalan di tempat,” sesalnya.

Dia menegaskan, jika acara mogok mengajar selama satu hari ini tidak membuahkan hasil maka akan ada aksi kedua pada November nanti. Pada 15-20 November, ujarnya, pihaknya akan beraudiensi dengan Kemendikbud, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar ada solusi konkret mengenai masalah guru.

“Lalu pada 25 November akan ada aksi kedua di Bundaran HI yang akan dihadiri oleh 10.000 massa. Ini adalah aksi damai agar pemerintah terketuk hatinya membantu kami,” ujarnya.

sumber:  http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/05/15/791113/hari-ini-3-8-juta-guru-berdoa-bersama

ket (http://blogsiskaandrianinaibaho.blogspot.com/)

nasional

Polri akan ambil alih temuan narkoba di ruangan Akil

Ronald Steven

Jum'at,  4 Oktober 2013  −  13:34 WIB

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwato

Sindonews.com - Pihak Kepolisian berencana melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul rumor adanya temuan narkoba di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam pengeledahan yang dilakukan penyidik, Kamis 3 Oktober 2013.

Kabid Humas Polda Metro Jaya KombesPol Rikwanto mengatakan, koordinasi dengan KPK tersebut, nantinya bisa saja dilimpahkan penanganannya oleh KPK, kepada Direktorat Markas Besar Kepolisian RI atau Polda Metro Jaya.

"Polda Metro Jaya mencoba menanyakan kepada KPK atau berkoordinasi tentang narkotika dimaksud, apakah nanti akan dilimpahkan ke Mabes Polri atau Polda Metro Jaya untuk penanganan selanjutnya. Dalam hal ini sedang dikoordinasikan," kata Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Rikwanto pun mengakui, sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi dari KPK mengenai kebenaran adanya narkoba berupa ganja, dan juga ekstasi di ruang kerja Akil Mochtar tersebut. "Inilah yang akan kita koordinasikan," tegasnya.

Rikwanto pun menambahkan, jika nantinya Polda Metro Jaya diberikan kepercayaan untuk menerima kasus ini, pihaknya akan siap menangani secara tuntas. "Kalau memang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk menangani kita siap menindaklanjutinya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam penggeledahan di ruang kerja Akil Mochtar di Gedung MK, KPK mengamankan ganja dan ekstasi. Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengaku belum mengetahui informasi itu.
sumber:  http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/04/13/790792/polri-akan-ambil-alih-temuan-narkoba-di-ruangan-akil
ket: http://blogsiskaandrianinaibaho.blogspot.com/