rapat pemilu 2014

Kapolri tak hadir, rapat pengamanan Pemilu 2014 ditunda

Selasa,  10 September 2013  −  11:34 WIB

Sindonews.com - Kepala Polri (Kapolri) Jendral Pol Timur Pradopo tak menghadiri rapat dengan Komisi III soal persiapan pengamanan Pemilu 2014, alhasil pertemuan itu ditunda.

Wakapolri Komjen Pol Oegroseno mengatakan kalau ketidakhadiran Timur lantaran dipanggil mendadak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini.

"Kami tadi baru saja menerima telepon dari Pak Kapolri, bahwa beliau dipanggil Presiden ada rapat khusus," kata Oegroseno dalam rapat di Komisi III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Mengetahui hal itu, anggota Komisi III pun meminta agar pertemuan kali ini dijadwalkan ulang karena pentingnya agenda rapat tersebut.

"Saya kira rapat kali ini sangat penting dan saya berharap RDP dihadiri Kapolri, dan mendapat konfirmasi (ketidakhadiran Kapolri), memang harus dihadirkan Kapolri,  untuk memberikan pandangan, untuk itu pimpinan, kalau Kapolri berhalangan seperti yang kita lakukan dengan mitra, kita meminta penundaan waktu," kata Anggota Komisi III, Syarifudin Sudding.

Hal ini juga mendapat dukungan dari anggota Komisi III lainnya, Trimedya Panjaitan. "Agenda Polri sangat penting karena bagaimana persiapan menjelang event politik. Kami mengusulkan sama seperti kemarin, kalau dipanggil presiden mendadak pasti ada hal yang penting. Lebih baik kita agendakan kembali, dan kita bisa pelajari dari bahan yang sudah ada," katanya.

Mendengar banyaknya permintaan penundaan rapat, Ketua Komisi III, Gede Pasek Suardika pun menyetujui pertemuan itu dijadwalkan ulang.

"Sesuai dengan pandangan fraksi, memang sebaiknya ini kita tunda, sudah sampai pertemuan yang akan datang lebih komplet," terangnya di tempat yang sama.

sumber:  http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/10/14/781239/kapolri-tak-hadir-rapat-pengamanan-pemilu-2014-ditunda

KPK

Bahas peta korupsi, KPK undang anak buah Megawati

Selasa,  10 September 2013  −  11:43 WIB

 Sindonews.com - Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Pramono Anung hadir sebagai pembicara diskusi korupsi politik yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diskusi yang bisa disebut diskusi mingguan itu membahas peta rawan korupsi para penyelenggara kebijkan negara.

"Dalam rangka diskusi korupsi politik,” ujar Pramono saat tiba di kantor KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Mengenakan kemeja bermotif batik lengan panjang warna cokelat muda, anak buah Megawati itu akan berbicara mengenai fungsi DPR RI sebagai badan legislasi, termasuk fungsi pengawasan terhadap perilaku pejabat negara yang rawan akan tindakan korupsi.

"DPR akan bekerjasama dengan KPK untuk membuat semacam peta rawan korupsi terhadap tugas dan fungsi DPR. Seperti kita ketahui tugas utama DPR adalah legislasi, pengawasan dan penganggaran,” terang Pramono.

Dia menjelaskan, diskusi tersebut sekaligus dimanfaatkan DPR dan KPK untuk menjalin kerjasama terkait penanganan korupsi bagi penyelenggara negara.

”Maka DPR membuka diri bekerjasama dengan KPK Hal yang berkaitan dengan peta rawan korupsi supaya siapa yang bertugas dalam hal itu bisa terhindar dari persoalan korupsi,” katanya.

Disisi lain, pria bergelar doktor bidang hukum itu akan mempresentasikan titik-titik yang menjadi ruang tindak pidana korupsi pejabat negara.

"Misalnya yang berkaitan dengan legislasi. Tidak menutup kemungkinan beberapa hal legislasi itu mungkin bahwa rancangan UU atas desakan pihak tertentu atau hal yang berkaitan dengan Badan Anggaran. Jadi dalam konteks itu kami lakukan kerjasama,” tandas Pramono.
sumber:  http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/10/13/781243/bahas-peta-korupsi-kpk-undang-anak-buah-megawati

Majelis Ormas Islam Indonesia Tolak Miss World

Sehubungan dengan pelaksanaan Kontes Miss World di Indonesia yang berlangsung pada bulan September 2013,  Majelis Ormas Islam Indonesia yang merupakan kumpulan dari berbagai Ormas Islam di Indonesia yaitu Persis, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Persatuan Ummat Islam (PUI), Mathla’ul Anwar, Al Ittihadiyah, Syarikat Islam, Ikadi, Perti dan Wahdah Islamiyah sesuai hasil pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia pada hari Selasa 3 September 2013 mengeluarkan pernyataan sikap MENOLAK Pelaksanaan Kontes Miss World di Indonesia.

Adapun Pernyatan lengkap Majelis Ormas Islam Indonesia tentang Pelaksanaan Miss World adalah sebagai berikut :

PERNYATAAN SIKAP

MAJELIS ORMAS ISLAM INDONESIA

TENTANG PELAKSANAAN MISS WORLD 2013 DI INDONESIA

Sehubungan dengan akan diselenggarakan Miss World di Indonesia, Majelis Ormas Islam Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Menolak Penyelenggaraan Miss World di Indonesia karena :
a. Bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan etika serta budaya bangsa Indonesia
b. Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
c. Bertentangan dengan pasal kesusilaan dalam KUHP Pasal 281 – 282
d. Bertentangan dengan fatwa MUI No. 287 Tahun 2001
e. Bertentangan dengan UU Pornografi

2. Mendesak Pemerintah c.q Kapolri untuk membatalkan izin penyelenggaraan Miss World di Indonesia

Jakarta, 27 Syawal 1434 H/3 September 2013

MaJelis Ormas Islam Indonesia
- Pengurus Pusat PERSIS
- Pengurus Pusat Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia
- Pengurus Pusat IKADI
- Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah
- Pengurus Pusat PUI
- Pengurus Besar Mathla’ul Anwar
- Pengurus Pusat Al Ittihadiyah
- Pengurus Pusat PERTI

sumber; http://www.eramuslim.com/berita/nasional/majelis-ormas-islam-indonesia-tolak-miss-world.htm#.UiiKB38S7Mw

Mendagri lampirkan kliping koran sebagai bukti kejahatan Nazaruddin

Ronald Steven

Rabu,  4 September 2013  −  16:52 WIB

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (Dok. SINDOphoto).

Sindonews.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi hari ini merampungkan pemeriksaan perdananya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik di Mapolda Metro Jaya.

Mantan Gubernur Sumatera Barat yang menjalani pemeriksaan hanya sekitar 20 menit itu pun telah melampirkan barang bukti untuk memperkuat laporannya.

"Saya menyerahkan lima kliping koran dan satu vcd dari berita media televisi," kata Gamawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (3/9/2013).

Lebih lanjut Gamawan menjelaskan, dalam pemeriksaannya dia hanya diajukan 16 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan yang diajukan seputar 'nyanyian' mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin terkait tuduhan praktik korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri yang menyeret juga nama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.  

Pria berkumis tebal itu menjelaskan, bukti berupa kliping berita dari lima media cetak dan satu rekaman berita televisi dipilihnya secara acak. "Yang saya miliki saja kebetulan itu ada di tangan saya," pungkasnya.
sumber
http://nasional.sindonews.com/

Penangkapan Andi Mallarangeng tinggal tunggu waktu

Rakhmatulloh

Rabu,  4 September 2013  −  16:41 WIB

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng

Sindonews.com - Penahanan terhadap para tersangka kasus proyek pembangunan sarana olahraga nasional Hambalang, Jawa Barat tinggal menunggu waktu. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil kerugian negara terkait pembangunan proyek tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, penahanan kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, bisa dilakukan dalam waktu dekat.

"Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kami akan lakukan penahanan. Ini langkah-langkah progresif," tegas Samad, di kantor KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Samad melanjutkan, laporan BPK akan dijadikan bukti kuat dalam dakwaan para tersangka. Menurutnya, jumlah kerugian negara tidak bisa disangkal lagi. Sehingga, laporan BPK akan dijadikan pedoman hukum yang nyata untuk menjerat para tersangka ke meja hijau.

"Sudah sangat cukup untuk dijadikan alat bukti (laporan BPK). Ini sangat maksimal. Tentunya akan dimasukan ke dakwaan," terangnya.

Untuk diketahui, dari para tersangka Hambalang, KPK baru menahan Dedy Kusdinar sebagai mantan biro keuangan dan rumah tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sedangkan, tersangka lain seperti Andi Mallarangeng dan Teuku Bagus M Noor sebagai mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya belum juga dilakukan penahanan.

Diketahui jumlah kerugian yang diakibatkan dari penyimpangan pembangunan proyek Sport Center Hambalang, Bogor, Jawa Barat berjumlah Rp463,66 miliar.
http://nasional.sindonews.com/

KPK akan kaji keterangan Ridwan di Pengadilan Tipikor

Rakhmatulloh

Rabu,  4 September 2013  −  16:58 WIB

Ketua KPK Abraham Samad

Sindonews.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku, akan mengkaji ancaman pidana dari Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap pernyataan Ridwan Hakim, saat bersaksi di sidang kasus suap kuota impor daging sapi dan dugaan tindak pidana pencucian (TPPU).

"Analisis kami akan tentukan langkah berikutnya," ujar Samad, di kantor KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Abraham Samad menegaskan, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin itu pantas dipidanakan, jika akhirnya terbukti memberi keterangan palsu. "Segala konsekuensinya adalah pelanggaran pidana. Tapi kami harus mengurai terus," ucapnya.

Seperti diketahui, Ridwan Hakim sempat diancam Hakim Ketua Nawawi Pomolango, jika tidak benar dalam memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan. Nawawi mengancam Ridwan dengan Pasal 22 Undang-Undang Tipikor, jika terbukti menyampaikan keterangan palsu terkait kesaksiannya dalam perkara pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang.

Dalam persidangan itu, Ridwan sempat mengungkapkan uang sebesar Rp40 miliar dari PT Indoguna Utama, yang akan diserahkan kepada Hilmi Aminuddin (ayahnya) dibawa oleh Sengman yang disebut sebagai utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
http://nasional.sindonews.com/

Rapimnas Golkar fokus pemenangan Pemilu 2014

Haris Kurniawan

Rabu,  4 September 2013  −  16:04 WIB

Akbar Tanjung (Dok Okezone)

Sindonews.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung menegaskan jika rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partainya yang digelar pada Oktober 2013 mendatang fokus pemenangan Pemilu 2014

"Rapimnas Golkar kan bulan Oktober, kita tunggu aja, yah biasanya rapimnas membicarakan agenda penting yang dihadapi partai, tentu agenda politik untuk pemilu legislatif 2014, pemilu presiden," kata Akbar di Kantor Forum Dialog Nusantara (FDN), Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2013).

Dalam Rapimnas itu juga akan ada evaluasi yang telah diamanatkan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar beberapa waktu lalu mengenai program catur sukses yang telah dicanangkan.

"Bagaimana kita mengevaluasi program yang diamanatkan dalam Munas, Golkar mengenal program catur sukses apakah itu benar-benar sudah berjalan. Sukses konsolidasi, kaderisasi apakah sudah sukses, menyuarkan rakyat apakah sudah sukses? itu akan dievaluasi dan beberapa catatan terhadap hal itu kami dari wantim bisa menyampaikannya," lanjutnya.

Terkait apakah dalam Rapimnas itu akan ada evaluasi mengenai pencapresan Ketua Umum Aburizal Bakrie alias Ical, kata dia, hingga ini belum ada niatan untuk membicarakan hal tersebut.

"Kalau pencapresan ARB, secara formal, tidak ada satu niat atau rencana terkait evaluasi penetapan beliau sebagai presiden."

"Tetapi juga wajar kalau rapimnas juga sudah sejauh mana, atau kami dari wantim bagaimana elektabilitas capres, tentu kita menginginkan capres kita menang, tentu kita juga terus melihat masyarakat menilai, persepsi mayarakat terhadap capres, dan itu ditentukan elektabilitas," pungkasnya.
sumber
http://nasional.sindonews.com/